‘Jangan Mata-matai Kami’ Kata Mahasiswa Thailand Selatan Di Indonesia

June 27th, 2007 by Nita Roshita  Print This Post/Page
 

College_of_Islamic_Studies__Pattani__web_.JPGMiliter Thailand memperkirakan sepuluh ribu pelajar dari Thailand Selatan belajar di universitas di luar negeri, presentasi yang cukup besar diantaranya berada di Indonesia.

Mereka meninggalkan kampung halaman yang penuh kekerasan untuk meraih gelar sarjana mulai dari bidang kedokteran sampai ke jurusan agama.

Meski berada jauh dari rumah, mereka tetap diawasi oleh Pemerintah Thailand, yang sangat yakin bahwa banyak diantara mereka yang belajar tentang Islam radikal dari kelompok ekstrimis di Indonesia.

Nita Roshita dalam program fellowship dari SEAPA, berkunjung ke universitas di Yogyakarta sampai ke Pattani di Thailand Selatan untuk menyelidiki hal itu.

“Nak, kalau lulus jangan pulang dulu. Katanya ini lagi gak aman karena saudara kita ditangkap polisi.�

Orang tua Nurrohmah memperingatkan dia melalui telepon.

Sepupunya yang lulusan dari Indonesia, ditangkap polisi sesaat sampai di rumah. Dia dituduh sebagai anggota militant.

�Tiba-tiba ada polisi datang ke rumah, mengundang nginap dulu di hotel besi tanpa ada alasan apapun karen ada undang dia keluar. Siapapun yang yang patut dicurigai, dia bisa ditangkap tanpa bukti dan sebab apapun. Pokoknya undang dulu nginapdi hotel berbesi dulu gitu.�

Dibawah Hukum Darurat atau Emergency Law, tersangka bisa ditahan lebih dari 30 hari tanpa dakwaan. Sejumlah kritikan termasuk dari International Crisis Group, menggambarkan hukum ini seperti “surat izin untuk membunuh�.

Mansour Salleh, bekas ketua Asosiasi Pemuda Muslim yang bermarkas di Yala mengatakan pemerintah Thailand terlalu menaruh curiga terhadap lulusan dari sekolah Islam di Indonesia.

“Dengan berhubung dengan madrasah ini, banyaklah suspect-suspect lulusan luar negeri, termasuk suspect utama dari Indnoesia. Dipahakmkan oleh pemerintah mereka bahwa istilah yang digunakan untuk insurgent Roda Kecil atau RKK yang berasal dari Indonesia yang telah dibawa oleh mereka yang belajar di Indonseia.�

Pemerintah Thailand yakin bahwa ada hubungan antara kelompok separatis di Selatan Thailand dengan kelompok militan Indonesia, Jemaah Islamiyah yang dituding terlibat dalam sejumlah pemboman mematikan.

Tapi para pelajar Thailand Selatan di Yogyakarta menegaskan mereka tidak ada kaitan apapun dengan kelompok militan ini.

Nurrohmah berkata pada saya sejumlah alasan memilih belajar di Indonesia. Yaitu karena bahasa yang dekat dengan bahasa sehari-hari mereka, Melayu, kemudian biaya hidup yang murah dan kemudahan mendapatkan visa serta beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Tapi masalah baru saja mulai ketika mereka kembali ke kampung halaman!

Mereka dituduh sebagai militant Islam radikal dan laporan dari International Crisis Group menyebutkan banyak lulusan dibidang kedokteran, teknik atau arsitektur akhirnya hanya jadi pengangguran.

Pemerintah Thailand tidak mengakui gelar mereka, kata Ahmad Samboon Bualuang yang pernah menjadi anggota Komisi Rekonsiliasi Nasional.

“Dalam pikirannya itu, nasionalisme terlalu tinggi, terlalu kuat. Jadi, kalau ada orang Islam, mencari kerja, dia tidak akan dikasih pekerjaan. Atau orang Melayu yang tidak pandai berbahasa Thai yang bekera dengan baik dan cepat, tetap tidak akan diterima.�

Profesor Azyumardi Azra, bekas rector Universitas Islam Negeri Jakarta mengatakan diskriminasi ini semakin memperkeruh konflik di Thailand Selatan.

“Ini ada tamatan UI dan IAIN yang kembali, kemudian ingin mengembangkan madrasah mereka, diinteli terus menerus tidak dibantu dana dan sebaliknya. Pertama mungkin mereka jengkel biasa saja. Tapi kemudian kalau tidak hati-hati kemudian mereka bisa mengalami proses radikalisasi. Karena melihat tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi itu menciptakan situasi yang tidak kondusif.�

Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar di Bangkok berusaha membantu para pelajar asal Thailand Selatan.

Sebuah nota kesepahaman antara universitas-universitas di kedua negara telah ditandatangani. Yang isinya antara lain pertukaran para pengajar dan pelajar termasuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam.

Nurrohman mengatakan pengalaman belajar di luar negeri telah membuka wawasannya.

“Orang Thai sendiri juga tidak mau belajar soal Islam. Contohnya, kalau masuk ke mesjid pakai sepatu boot. Itu tidak sopan Seharusnya dia belajar, ini batas suci seharusnya sudah tahu. Di Indonseia tidak seperti itu lagi. Semua orang beragama tahu kalau masuk mesjid harus lepas sepatu. Sedangkan di Thailand orang belum tahu.�

Tapi Nurrohmah tidak mendukung gerakan separatis di Thailand Selatan. Anda tidak bisa memperjuangkan hak hanya dengan senjata, kata dia.

Sementara rekan sesama pelajar Thailand Selatan, Hasan menerangkan apa yang dia lihat sebagai akar masalah dari konflik disana.

“Dari masyarakat sendiri yang kurang paham atau pendekatan dari pemerintah yang kurang begitu paham dengan masyarakat. Yaitu membuat jarak antara mereka. Menurut saya agama hanya sebagai alasan untuk mungkin menarik keuntungan dari politik.�

Nurrohmah bermimpi, suatu hari nanti dia bisa dengan bangga berkata bahwa dia adalah Melayu, dari negara Thailand dan seorang Islam.

Leave a Reply

 


ON AIR THIS WEEK
 

Cyclone brings Burmese military to its knees: Now aid workers say at least 20,000 are dead and tens of thousands more injured. There are fears that the number will rise due cholera and other water-borne disease breaking out amongst the two million people made homeless by the cyclone.The Burmese military is under mounting pressure to allow UN aid workers unlimited access to deal with the disaster. However, as our correspondents report, they are resistant to receive outside help.

Cambodian school children drop out of school after the WFP stops providing rice: Global stocks of rice are at their lowest in two decades. As a result rice prices have more than doubled since the start of the year. The United Nations World Food Programme’s spokesperson, Paul Risley, says the “poorest of the poor” will go hungry because their agency can’t afford to buy rice. As of this month the United Nations World Food Programme has suspended free breakfasts to nearly half a million school children. Sorn Sarath from VOD went to visit one of the schools affected to see the impact.

Asia Calling : Your Window on Asia


 

RELATED POSTS