Konflik di Thailand Selatan Menggangu Aktivitas Pendidikan

June 27th, 2007 by Nita Roshita  Print This Post/Page
 

Al_Mahad_Islami_Darussalam__Tasik_Yala__web_.JPGSejumlah penyerangan terhadap para guru dan sekolah yang dilakukan kelompok militan seperatis, mengganggu jalannya pendidikan di beberapa provinsi selatan Thailand.

Karena penyerangan tersebut, pekan ini pemerintah terpaksa menutup 45 sekolah . Pemerintah mengatakan, tidak bisa menjamin keamanan para siswa maupun guru.

Lebih dari 200 sekolah dibakar dan 77 guru dibunuh sejak kekerasan seperatis kembali memanas pada tahun 2004 dan sekolah menjadi tempat pertempuran.

Nita Roshita mencari tahun mengapa hal ini terjadi dan laporannya akan disampaikan oleh Vivie Zapkie.

Inilah hari pertama semester baru di Sekolah Triam Suksa Vittaya. Para siswa berduyun-duyun masuk ke sekolah swasta Islam ini, di Pattani.

Menurut guru bahasa Thailand, Soparvwon Chuchnant, ada resikonya kalau bersekolah disini.

“Saya selalu kasih tahu murid-murid saya supaya hati-hati, apalagi kalau pulang malam. Saya bilang sama mereka, harus curiga sama siapa saja yang tidak dikenal. Karena, kita tidak tahu apa yang mereka mau atau siapa mereka itu.�

Sejumlah sekolah telah menjadi tempat pertempuran. Tujuh puluh dua guru terbunuh, sejak tahun 2004, ketika kekerasan memanas. Dan selama empat bulan terakhir, 38 sekolah habis dibakar.

Sejumlah kelompok militan bayangan yang memperjuangkan kemerdekaan, diduga mendalangi penyerangan tersebut.

Profesor Worowit Baru, adalah dosen dari Universitas Prince of Songkhl di Pattani. Dia mengatakan, sekolah negeri menjadi simbol kekuasaan pemerintah Thailand di wilayah itu.

Mereka mengajar dalam bahasa Thailand dan bukan bahasa lokal Melayu.

“Mereka yang mendukung pemberontakan ingin sekolah-sekolah dibakar supaya anak-anak mereka sekolah di sekolah Islam di mesjid-mesjid. Disana mereka akan belajar bahasa Melayu dan Islam. Inilah yang mereka mau . Padahal nantinya anak-anak mereka tidak akan belajar IPA dan matematika.�

Para gurupun rentan karena menjadi sasaran empuk.

Alhasil, kekerasan membuat ribuan guru mendaftarkan pentransferannya ke provinsi lain. Sementara para petugas pendidikan kesulitan mencari pekerjaan.

Disisi lain, lebih banyak siswa Islam yang masuk sekolah Islam.

Para siswa sedang berdoa di Pesantren Al Mahad Islami Darussalam. Pelajaran mereka sangat terbatas; yang berfokus ke pendidikan agama.

Mereka hanya belajar bahasa Thailand dua jam seminggu. Selebihnya menggunakan bahasa Melayu dengan dialek Pattani. Baboh Muhammad bin Abdurahman mengatakan kepada saya, militer Thailand mengawasi mereka terus.

“Waktu itu militer datang dan meminta daftar nama semua siswa kami. Tapi saya tidak berikan ke mereka. Selain itu militer melarang orangtua menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah ini. Mereka mengatakan, Apa Anda tidak takut kalau anak-anak Anda sekolah dan diajarkan orang-orang jahat? Tapi sebenarnya yang mereka takuti adalah militer dan bukan kami!�

Militer Thailand yakin, sekolah-sekolah seperti ini akan menghasilkan generasi militan baru.

Sementara itu, pemerintah pusat terus berupaya untuk mengendalikannya.

“Sekarang 500 pondok pesantren tidak mengajarkan apa saja yang mereka ingingkan, menerapkan peraturan atau kurikulumnya sendiri atau menadapatkan bantuan dana dari luar negeri�

Panitan Wattayangorn adalah penasehat untuk Komando Perdamaian di Provinsi Thailand Selatan. Komando ini ditempatkan kembali oleh militer yang didukung pemerintah yang, menggulingkan Perdana Menteri Thaksin.
Mereka ingin mereformasi berbagai sekolah Islam disini sebagai bagian dari proses perdamaian.

“Mereka sekarang harus lebih mematuhi peraturan. Sekolah bisa dijalankan tapi tidak bebas lagi melakukan apa yang mereka ingingnkan. Memang sekarang ini, belum ada standarnya, jadi siapa saja boleh mendirikan pondok pesantren.”

Menurut Panitan kunci untuk menstabilkan wilayah yang bergejolak tersebut adalah melalui reformasi pendidikan.

â€?Kalau para guru radikal dizinkan mengajar apa saja yang mereka inginkan… dan kpara siswa ini dibiarkan terisolasi dari negara dan dunia, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Mereka akan merasa terisisih, terisolasi atau diabaikan dan akhirnya akan menggungakan kekerasan supaya disegani atau diperhatikan. Itulah yang terjadi sekarang ini.â€?

Tapi perubahan sedang terjadi.

Kembali ke Sekolah Triam Suksa Vittaya, para siswa belajar matematika dan ilmu pengetahuan alam.

Guru bahasa Thailand Soparvwon, mengatakan kepada saya, sebelumnya waktu ia mulai mengajar, para siswa hanya mempelajari agama.
Kini mereka diajarkan beberapa pelajaran umum, sesuai dengan kurikulum pendidikan negara. Dan sekolah tersebut mendapatkan 300 dolar untuk setiap siswa, yang diberikan oleh pemerintah Thailand.

Namun menurut Profesor Worowit Baru, perubahan tidak bisa terjadi kalau dari satu pihak saja.

Ia menuturkan, sekolah-sekolah negeri di Thailand Selatan harus lebih terbuka dan memasukkan bahasa dan budaya Islam Melayu.

“Disini identititas itu penting sekali. Memang kita akui identitas kita berbeda dengan identitas nasional Thailand. Pemaksaan identitas tidak bisa dilakukan disini jadi, harus cari cara yang lain.�

Namun ia menambahkan, rekonsiliasi tidak bisa dimulai kalau para tentara Thailand masih berpatroli di jalanan.

Karena tentara merupakan simbol kekerasan dan penindasan yang paling kuat.

Leave a Reply

 


ON AIR THIS WEEK
 

Cyclone brings Burmese military to its knees: Now aid workers say at least 20,000 are dead and tens of thousands more injured. There are fears that the number will rise due cholera and other water-borne disease breaking out amongst the two million people made homeless by the cyclone.The Burmese military is under mounting pressure to allow UN aid workers unlimited access to deal with the disaster. However, as our correspondents report, they are resistant to receive outside help.

Cambodian school children drop out of school after the WFP stops providing rice: Global stocks of rice are at their lowest in two decades. As a result rice prices have more than doubled since the start of the year. The United Nations World Food Programme’s spokesperson, Paul Risley, says the “poorest of the poor” will go hungry because their agency can’t afford to buy rice. As of this month the United Nations World Food Programme has suspended free breakfasts to nearly half a million school children. Sorn Sarath from VOD went to visit one of the schools affected to see the impact.

Asia Calling : Your Window on Asia


 

RELATED POSTS