Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus mendapat tekanan untuk menyelidiki kembali sejumlah kasus hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu kasus yang harus diselidiki ulang adalah pembunuhan 21 mahasiswa oleh militer di tahun 1997 dan 1998.

Sejumlah pihak seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi II DPR yang membidangi masalah hukum serta Ketua DPR Agung Laksono juga mendesak Pengadilan Ad Hoc HAM, memeriksa kembali bukti-bukti pembunuhan 21 mahasiswa tersebut. Tujuh tahun sudah para keluarga korban ini menuntut keadilan atas kasus ini.

Laporan yang disusun Rebecca Henschke ini akan dibacakan oleh Rezky Hasibuan.

Tanggal 12 Mei 1998 lalu, empat mahasiswa yang berunjuk rasa di kampus Universitas Trisakti ditembak mati oleh tentara.

Hanya dalam waktu 24 jam, pembunuhan yang dilakukan militer itu memicu berbagai kerusuhan besar atau amuk masa dan membuat keadaan ibukota menjadi sangat kacau. Akibat kerusuhan ini bekas Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, terpaksa mengundurkan diri.

Saya berada di sebuah taman kecil di Universtias Trisakti bersama Ibu Hendrik. Ibu ini adalah ibu salah satu mahasiswa Tri Sakti yang terbunuh dalam demonstrasi.

Ia membawa saya ke tempat ini untuk melihat tugu peringatan kecil di mana anaknya ditembak mati. Ia mengatakan, saat itu, anak laki-lakinya berusaha meninggalkan kerumunan pengunjuk rasa. Namun peluru milter menghabisi nyawanya.

Tahun lalu, Presiden Yudhoyono menyebut anak laki-laki ibu Hendrik dan tiga mahasiswa lainnya sebagai pahlawan revolusi demokrasi tahun 1998. Namun para pelaku pembunuhan keempat mahasiswa tersebut belum ditangkap ataupun diadili sampai sekarang.

“Dia cuman janji saja waktu dia kasih piagam waktu tanggal 15 Agustus. Dia mengatakan ok kita pelan-pelan, sabar saja. Tapi sekarang mana buktinya? Tidak ada. Orang tua itu sudah merasa kecewa banget sudah. Dijanji sudah dijanji oleh orang DPR. Tapi sampai kapan? Saya tidak minta dikasihani sama mereka. Tapi apa susahnya presiden prihatin sama orang tua?�

Ibu Hendrik tidak kuasa menahan tangisnya saat meceritakan perjuangan hidupnya kepada saya. Ia mengatakan, harus hidup sendirian karena kehilangan anak satu-satunya.

Kasus pembunuhan ini bermuatan politik dan juga kontroversial.

Selama empat tahun, kantor Jaksa Agung mengabaikan laporan Komisi Hak Azasi Nasional yang mengimplikasikan bahwa para pejabat senior militer terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Tapi sekarang semakin banyak tekanan dari DPR untuk menyidangkan kasus ini malalui pengadilan ad hoc hak azasi manusia.

�Keputusan dari komisi III, DPR-RI yang merekomendasikan untuk meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk pengadilan khusu Ad hoc. Saya ingin mengirimkan ke Presiden.�

Namun ia mengatakan, DPR harus membuat keputusan bersama untuk mendukung rekomendasi ini. Dan pembahasan tersebut akan diadakan tanggal 13 Maret mendatang.

Kembali di Universitas Trisakti, salah satu ketua mahasiswa mengatakan, mereka akan berdemonstrasi secara besar-besaran tepat pada tanggal itu. Supaya kali ini DPR benar-benar membahas kasus tersebut.

Ibong berdiri di tugu peringatan yang khusus dibangun untuk memperingati teman-temanya yang terbunuh. Di sekitar tugu itu, ada vas-vas yang berisi bunga yang menandakan tempat tertembaknya para mahasiswa.

“Kami merasa, itu adalah kakak kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita. Dibunuh tanpa alasan yang jelas. Kenapa dibunuh? Ini persoalan yang hakiki kan? Kalau persoalan ini tidak selesai atau tuntas, akan jadi preseden sangat buruk untuk ke depannya.�

Bekas Sekretaris General Komisi Hak Azasi Nasional dan aktivis hak para veteran, Asmara Nabanan, tidak terlalu yakin dalam waktu dekat ini akan ada perubahan. Ia mengatakan, DPR hanya bisa membuat rekomendasi,tapi keputusan akhir harus diambil oleh presiden.

“Ya kalau Jaksa Agungnya seperti ini, harus presiden yang memerintahkan dia. Dan saya percaya bahwa Jaksa Agung ini merefleksikan kebijakan yang diambil presiden untuk tidak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hak-hak azasi yang berat itu.�

Menurutnya, para tokoh yang terlibat masih menduduki posisi yang tinggi. Bekas Panglima TNI Jendral Wiranto dan bekas pemimpin KOPASUS Prabowo, disebut-sebut oleh Komisi tersebut sebagai tersangka utama kasus ini.

“Kasus-kasus ini melibatkan banyak kolega dia. Jenderal-jenderal yang merupakan senior dia. Dan sampai saat ini jenderal-jenderal pensiunan masih mempunyai pengaruh cukup kuat baik itu di eksekutif atau parlemen. Sehingga Presiden SBY selalu menghitung apakah secara politik akan menguntungkan atau tidak mentungkan, kalau dia memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan itu. Dan nampaknya,SBY menghitung bahwa dia akan rugi. Karena akan ada banyak orang yang sakit hati dan bisa mengganggu program-program yang program pemerintah.�

Asmara Nababan mengatakan, karena lemanhnya posisi Presiden, budaya kebal hukum militer akan terus berlanjut.