Sebagai negara dengan keragaman etnis, Malaysia masih menjalankan aturan-aturan yang diskriminatif bagi etnis minoritas. Sebagai etnis terbesar, Melayu mendapatkan banyak keistimewaan. Salah satunya di bidang pendidikan, terutama untuk masalah beasiswa dan seleksi masuk universitas. Ethis kedua dan ketiga terbesar di Malaysia, yaitu China dan India, lebih banyak belajar di sekolah swasta. Bagaimana diskriminasi di bidang pendidikan bagi minoritas di Malaysia? Simak laporan FIA ANWAR berikut.

M. Srany, perempuan paruh baya keturunan India ini memilih untuk mengirimkan putranya belajar di sekolah swasta yang ada di Malaysia. Dia tak mau mengambil risiko kalau putranya tidak diterima disekolah negeri.

Memang tak mudah bagi orang India untuk memasuki sekolah negeri yang ada di Malaysia. Sebagai etnis minoritas, India tidak memiliki kesempatan yang sama dengan etnis mayoritas Melayu. Srany menjelaskan.

“Pemerintah memberikan proritas kepada puak melayu� tetapi ada beberapa organisasi non pemerintah melakukan hal yang berbeda. Mereka memberikan beasiswa kepada pelajar yang punya prestasi baik, tanpa memandang ras. Tetapi tentu saja, pemerintah tetap memberikan kesitimewaan kepada puak Melayu.”

Menurut Srany, beasiswa dan seleksi masuk ke sekolah negeri seharusnya dilihat dari prestasi, bukan latar belakang etnis.

�Pelajar yang punya prestasi akademik yang bagus belum tentu mendapatkan beasiswa karena adanya kuota yang ditetapkan pemerintah�

Terbatasnya kesempatan orang India untuk bisa masuk ke Universitas Negeri, tak lepas dari aturan yang berlaku di Malaysia. Artikel 153 Undang Undang Perlembagaan memberi kesempatan yang lebih besar bagi etnis Melayu sebagai etnis utama di negara itu. Antara lain di bidang sektor publik, pendidikan dan bisnis.

Aturan ini adalah bagian dari Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia, yang diperkenalkan pada dekade 1970-an. Kebijakan ini dikeluarkan untuk melindungi kepentingan puak Melayu, menyusul terjadinya kerusuhan ras di tahun 1969. Peristiwa ini terjadi karena adanya kesenjangan antar etnis.

Menurut data statistik pemerintah tahun 2000, dari 23 Juta penduduk, sekitar 58 persennya adalah puak Melayu, 24 persennya Cina dan 8 persennya adalah warga India 8 persen. Sisanya adalah etnis lain. Sistem kuota dibangun dari komposisi ini, sehingga etnis Melayu mendapat porsi yang lebih besar di berbagai bidang.

ARUMUGAM, koordinator �Group of Concerned Citizens�, sebuah kelompok komunitas India mengatakan, penerapan sistem kuota ini lebih menguntungkan orang India yang kaya saja.

“Contohnya, jika pemerintah mengatakan:’Baiklah, kami akan memberikan 5 persen kursi untuk puak India’. Jika anak dari keluarga miskin dan keluarga kaya diberi kesempatan pendidikan yang sama, maka tentunya anak keluarga kaya-lah yang dapat berprestasi lebih baik. Mereka-lah yang nantinya dapat masuk ke perguruan tinggi, Jadi, sistem kuota menguntungkan kelas menengah atas India, bukan warga miskin India.”

Ia menambahkan, warga miskin India yang tidak masuk universitas negeri, biasanya akan berhenti sekolah. Mereka tidak sanggup membayar uang pendidikan di sekolah swasta.

Sebelum thun 2004, sebuah media lokal melaporkan, sekitar 128 orang ditolak masuk ke Universitas Teknologi Malaysia atau UTM dengan alasan kesehatan. Padahal, nilai ujian mereka memenuhi syarat. Pelajar yang ditolak itu semuanya berasal dari etnis non-Melayu.

Dalam pidatonya pada pertemuan UMNO akhir tahun lalu, Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Shaffie Shaleh berjanji akan memberikan kesempatan kepada pelajar non-melayu untuk dapat masuk ke Universitas negeri.

Prioritas bagi orang Melayu itu merupakan satu bentuk disriminasi di bidang pendidikan. Seperti disampaikan Direktur Organisasi HAM, Suara Rakyat Malaysia SUARAM, KUA KIA SOONG.

“Saat penerapan sistem kuota dimulai, mereka bilang sistem itu akan disesuaikan dengan populasi penduduk. Tetapi sekarang, Menteri Pendidikan menyatakan, selama dia masih menjabat, ia akan memastikan bahwa seratus persen pelajar Universitas Teknologi Mara adalah pribumi. SERATUS PERSEN!!! Sistem kuota apa itu ?? Banyak juga kampus dan sekolah yang seluruh muridnya atau sebagian besar pribumi. Sistem kuota apa itu??”

Kua membangun kampus New Era di Kajang, Selangor yang menampung puak Cina di Malaysia. Hal itu dilakukannya sebagai tanggapan atas sistem kuota yang diterapkan pemerintah.

Diskriminasi di bidang pendidikan di Malaysia sepertinya masih akan terus berlanjut. Hal ini terjadi karena tidak adanya hukum yang menjamin perlakuan yang setara bagi setiap individu di Malaysia.

Perpustakaan Universitas Minnesota mencatat, Malaysia masih belum meratifikasi Konvensi Internasional terhadap diskriminasi di bidang pendidikan.