Perdana Menteri Malaysia, ABDULLAH AHMAD BADAWI memperkenalkan konsep ISLAM HADARI. Konsep ini diharapkan dapat menjadi model Islam yang tepat bagi Malaysia. Didalamnya, Badawi menawarkan pendekatan yang komprehensif terhadap Islam. Diantaranya adalah penekanan terhadap pertumbuhan di sektor ekonomi, sosial dan politik yang lebih dinamis. Meskipun begitu, partai oposisi Islam di Malaysia semakin kuat. Mereka umumnya mendesak penerapan Hukum Islam di Malaysia. Laporan ini akan dibawakan oleh SRI LESTARI.

Negara Bagian Kelantan terletak di Semenanjung Malaysia dan berbatasan dengan Thailand Selatan. Berbeda dengan wilayah lain di Malaysia, Kelantan tidak dikuasai oleh partai berkuasa, Organisasi Nasional Malaysia Bersatu atau UMNO.

Sejak tahun 1990, partai oposisi, Partai Islam SeMalaysia PAS menguasai wilayah ini. Pemimpin Kelantan, DATUK HAJI NIK ABDUL AZIZ merupakan tokoh senior PAS. Di sini, PAS mencoba menerapkan syariat Islam. Antara lain dengan menghimbau pemakaian kerudung bagi perempuan.

Perempuan di Kelantan umumnya berkerudung, terutama di tempat umum dan lokasi kerja. SITI YUMMY, salah satu warga Kelantan mengatakan, pemerintah daerah memang menyebarkan edaran untuk memakai kerudung bagi perempuan. Tetapi tidak ada paksaan untuk melakukannya.

“Kerajaan Negeri cuma menggariskan, perempuan Islam wajib bertudung, tetapi disebabkan ini Malaysia. Sebagai negara demokrasi, tak boleh ada paksaan. Tidak ada paksaan, terpulang kepada individu tersebut, kerajaan cuma menggariskan apa yang patut diikuti oleh rakyat, dan Cuma rakyat itu sendiri yang mengetahui apa yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri.”

Pemimpin Kelantan, Nik Abdul Aziz mengatakan, menjaga perilaku yang sesuai aturan Islam, sudah menjadi tugasnya.

“Kami sebut Islam ini jaga lima perkara, termasuk zinah. Janganlah ada zinah. Jadi satu daripada sebab zinah ini adalah karena perempuan menunjuk-tunjukan kecantikan. Tunjuk muka cantik, tunjuk betis cantik itu meningkatkan gairah laki-laki. Bila kurang gairah, kurang zinah dan perkosaan di Kelantan ini.”

Ia mengatakan, himbauan untuk memakai kerudung bagi perempuan Kelantan dilakukan melalui dakwah di masjid-masjid. Menurut Nik Azis, tak ada hukuman bagi yang melanggar himbauan tersebut.

Tetapi menurut organisasi Malaysia, WOMEN�S AID ORGANISATION, sekitar 160 perempuan di Kota Baru, ibu kota Kelantan, harus membayar denda sebesar 10 sampai 50 Ringgit karena tidak memakai kerudung.

Pemerintah Kelantan juga pernah megusulkan penerapan hukum cambuk di wilayahnya. Tetapi usulan ini tidak disetujui oleh pemerintah pusat.

Tak hanya di Kelantan, penerapan hukum Islam juga tengah gencar dilakukan di wilayah lain. Seperti di Pahang, Selangor, Kedah dan Perlis. Di wilayah itu, aturan tentang soal minum alkohol. Ini mulai diimplementasi sejak tahun 1980-an Seperti disampaikan, Norani Othman Pendiri organisasi perempuan Malaysia, Sister In Islam.

Hukum sejenis telah diterapkan di wilayah lain, seperti di Pahang, Selangor, Kedah dan Perlis. Di wilayah ini, larangan meminum alkohol telah diterapkan sejak tahun 1980an. NORANI OTHMAN , pendiri SISTER IN ISLAM, sebuah organisasi perempuan di Malaysia menjelaskan:

“Baru-baru ini saja orang sudah diPahang, dua orang lelaki pekerja kilang (minyak) yang ditangkap minum bir di tempat khalayak ramai, bukan hanya di denda, juga disebat (dicambuk) enam kali”

Bulan Januari tahun ini, polisi agama menangkap sekitar 100 pemuda muslim di sebuah klab malam di Kualalumpur. Para pemuda itu dituduh berkelakuan buruk. Sebulan kemudian, polisi agama kembali diterjunkan untuk menangkap pasangan yang berzinah, terutama di kalangan remaja muslim.

Meskipun terdapat pemeluk Budha, Kristen dan Hindu, sekitar 60% penduduk Malaysia adalah Muslim. Mereka berada di bahwa kewenangan Hukum Islam, sementara penduduk non-Muslim berada diatur oleh Common Law yang diadaptasi dari Inggris.

Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi menegaskan bahwa Malaysia merupakan negara Islam moderat, tetapi isu agama tetap menjadi isu yang kerap diperbincangkan. Masalh penarapan hukum Islam kerap memancing perdebatan di kalangan Islam moderat. Tetapi sikap pemerintah masih ambigu.

Kuala Lumpur telah mengeluarkan peraturan untuk mengurangi kewenangan polisi agama. Pemerintah juga menghimbau keempat belas negara bagiannya untuk menerpkan hukum Islam yang seragam. Tetapi UMNO berusaha untuk menampilkan citra sebagai partai Islami.

Pendiri organisasi Sister In Islam, NORANI OTHMAN mengatakan, hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang baru.

“Untuk menunjukkan UMNO sebagai Party yang prihatin terhadap isu Islam, dan inilah party Islam untuk orang melayu. Dalam kompetisi dengan PAS. Satu ciri yang berlaku kami lihat adalah, dari segi Islamic Family Law, banyak berlaku perubahan. Legal amandeman, perubahan-perubahan yang dibentuk dalam existing muslim family law, makin bersifat partiakhal, tradisional, yang mirip dengan undang-undang di Timur tengah yang bersifat gender partiarkal.”

Perdana Menetri Badawi mencoba memperkenalkan konsep baru, yaitu Islam Hadari. Bertentangan dengan konsep yang ditawarkan PAS, Islam Hadari menekankan pada prinsip pendidikan, pembangunan ekonomi dan pelindungan terhadap kaum minoritas. Meskipun Islam menjadi agama resmi Kerajaan, Undang Undang Malaysia menjamin kebebasan beragama rakyatnya. Meskipun pemeluk Islam dapat beribadah dengan bebas, warga non-Muslim tidak boleh mengajak warga Muslim keluar dari agamanya. Bagaimana jika warga Muslim sendiri yang ingin pindah agama? Pengadilan Islam akan memvonis dia sebagai musyrik dan akan mengirimnya ke pusat rehabilitasi. Sampai saat ini, pengadilan sipil menghindari perdebatan mengenai jaminan kebebasan beragama dalam kasus ini.

Bahkan untuk negara yang moderat seperti Malaysia, isu ini sepertinya terlalu berat untuk dibahas.