Bulan ini, masyarakat Sri Lanka timur akan mengikuti pemilu dewan pronvinsi.

Pemilu ini merupakan kali pertama dalam 20 tahun terakhir, di daerah yang porak-poranda akibat perang.

Pemilu diadakan untuk membentuk pemerintahan sipil di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh para pemberontak.

Ini merupakan cara pemerintah Sri Lanka yang tak hanya berupaya mengalahkan para pemberontak dengan kekerasan tapi juga lewat pemungutan suara.

Namun, seperti yang dilaporkan Ponniah Manikavasagam, kampanye diadakan di tengah suasana ketakutan.

Laporannya dibacakan oleh Laban Abraham.

Sejumlah anggota partai TMVP meneriakkan…“Pilihlah Kami. Simbol kami daun”, sambil memasang poster kampanyenya di jalanan Batticaloa.

Partai TMVP merupakan partai pro-pemerintah yang beranggotakan bekas pemberontak Macan Tamil.

Poobalapillai Prasanth, salah satu kandidat partai itu.

“Dalam pemilu lokal baru-baru ini, kami memenangkan suara di delapan badan lokal dan Dewan Kota. Tidak ada intimidasi dalam pemilu itu. Fokus kami adalah pembangunan daerah ini.”

Namun para pengungsi di salah satu satu kam pengungsi tak terlalu berharap.

Di sana, tampak gubuk-gubuk kecil terbuat dari tripleks dan kain, berdiri berdempetan.

Atapnya terbuat dari seng.

Muthulingam Rasammah, telah tinggal di sana selama tiga tahun lebih.

“Kami tidak akan ikut pemilu. Kami menderita karena perang dan tsunami. Para politisi tidak mengunjungi kami. Jadi, bagaimana mungkin kami memilih mereka? Kami tidak punya rumah. Mereka menipu kami. Jadi, kami tidak akan memberikan suara kami.“

Partai utama etnis Tamil, Tamil National Alliance atau Aliansi Tamil Nasional, di wilayah itu, juga akan memboikot pemungutan suara.

R. Sampanthan, sekretaris jenderal TNA mengatakan, sekarang bukan waktu yang tepat untuk menggelar pemilu.

“Sebagian besar pengungsi masih tinggal di kam pengungsi. Militer menjaga mereka dengan ketat. Sementar itu, pemerintahan militer masih berkuasa di bagian timur, dan keadaan di sana tidak normal. Masyarakat tidak bisa memberikan suara mereka dalam kondisi seperti ini. Jadi, pemilu tingkat provinsi di bagian timur seperti lelucon saja.”

Sementara itu, sejumlah partai opoisi menuding pemerintah Partai TMVP melakukan kekerasan dan intimidasi.

Warga setempat yang saya temui takut membicarakan partai bekas para pemberontak itu.

Pemilu merupakan bagian dari rencana dari pemerintah. Mereka berharap bisa memenangkan perang sipil yang telah berlangsung selama 25 tahun dengan memberikan lebih banyak kekuasan politik pada etnis Tamil.

Rasiah Thurairtnam, bekas anggota dewan dari bagian provinsi timur laut Sri Lanka, tak yakin dengan motif pemerintah.

“Pemerintah berupaya membuat etnis Tamil menjadi minoritas di provinsi timur. Selain itu, melalui pemilu ini ingin melemahkan etnis Tamil di bagian barat laut.”

M. Hisbullah, seorang bekas menteri menegaskan ini cara pandang yang keliru.

Ia tengah mencalonkan diri sebagai pimpinan provinsi, melalui partai berkuasa.

United People Freedom Alliance atau Aliansi Kemerdekaan Rakyat.

“Kami tidak akan memperlemah LTTE melalui pemilu. Kami berupaya membangun bagian timur Sri Lanka. Pemerintah tidak berniat untuk membangun daerah ini. Waktu kami bertanya pada mereka, mereka selalu bilang perang masih berlangsung. Kali ini kami ikut pemilu untuk memenuhi keinginan rakyat dan membangun wilayah itu.“

Sementara itu, nelayan di kota Kalmunai yang terletak di pesisir pantai sepakat, pemerintah harus menggelar pemilu.

Meski mereka masih memulihkan diri dari tsunami yang melanda negeri itu 2004 silam.

Seperti yang diungkap nelayan bernama Jamaldeen.

“Untuk kali pertama dalam 18 tahun, pemilu diadakan. Jadi kami harus memberikan suara kami. Kami harus bekerja sama dengan pemerintah supaya kami mendapatkan hal yang baik. Kami ingin memperkuat pemerintah dengan cara memberikan suara kami dalam pemilu.”

Namun, pekerja sosial setempat Sivalingam Srinesan mengatakan, masyarakat tidak bebas memilih karena intimidasi.

“Hanya partai politik pemerintah saja yang berkampanye. TNA adalah partai utama Tamil tapi tidak ikut bersaing di sini. Para pemimpin tidak bisa ke sini karena takut. Mereka tertahan di Kolombo. Jadi masyarakat bingung dan tidak tahu bagaiamana menghadapi pemilu ini.”

Sementara itu, para kritikus dan pengamat politik mempertanyakan apa yang bakal terjadi setelah pemilu berlangsung.