Front Pembebasan Islam Moro dan pemerintah Filipina akan menandatangi kesepakatan perdamaian pada tahun ini. Kedua belah pihak hampir menyepakati ‘tanah leluhur’ yang diklaim menjadi milik warga Islam.

Namun para pengamat memperingatkan bila perjanjian itu disepakati, penerapannya bakal sulit.

Pasalnya ada banyak tantangan yang datang dari milisi sipil pro-pemerintah, perang saudara berkepanjangan dan jumlah penduduk umat Kristen yang besar di wilayah itu.

Rebecca Henshcke menyoroti akar permasalahan perang sipil yang terpanjang di Asia Tenggara dan akan disampaikan oleh Vitri Angreni. Laporan ini seri pertama dari empat seri lainnya mengenai Mindanao.

Inilah wilayah Islam di kota Zamboagna, mayoritas penduduknya beragama Kristen. Di pinggiran laut, rumah-rumah kayu panggung berdempatan, tidak ada toilet dan air bersih yang mengalir juga terbatas.

“Warga Islam Bangsamoro yang beragama sangat miskin; Sebagian besar tidak berpendidikan dan tidak punya pengetahuan karena kemiskinan.�

Maureen sedang duduk di lantai sebuah sekolah Islam. Dia mengajar bahasa Arab dan agama Islam di tempat ini, sebentar lagi dia akan melahirkan anak pertamanya.

“Menurut saya, orang Islam harus kuat, ini penting sekali. Supaya bisa melindungi Bangsamoro karena sebagian orang Amerika ingin menguasai kami.�

Konflik yang telah berlangsung selama setahun, berawal ketika Amerika menduduki pulau yang subur ini.

Ketika Republik Filipina merdeka pada 1946, mayoritas warga Islam Moro di pulau Mindanao, meminta supaya tidak menjadi bagian negara yang baru itu.

Namun, permintaan itu diabaikan, kata Dr. Abbas, Ketua Badan Pembangunan Bangsamoro.

“Banyak hal yang terjadi yang membuat rakyat kami menderita. Yang bermula dari bersatunya tanah air Moro dengan negara Filipina tanpa persetujuan rakyat. Akibat kebijakan kolonial, perekonomian Bangsamoro tetap rendah. Sementara, warga dari Luzon dan Visayas menduduki tanah kami.�

Dulu warga Islam Moro dan suku asli Lumad mengendalikan seluruh pulau ini. Namun jutaan umat Kristen kemudian di pindahkan ke sana, melalui program transmigrasi yang mencapai puncaknya pada masa kediktaktoran Ferdinand Marcos.

Pemerintah memberikan hak tanah pada para pendatang itu.

Umat Islam di Filipina mencapai 18 persen dari seluruh penduduk negeri itu, namun 80 persen diantaranya tidak punya tanah.

“Semua orang Islam tinggalkan Filipina dan kembali ke Arab Saudi.“

Pendeta Katolik setempat, Romo Lyson, membaca tulisan grafiti dalam sebuah foto, yang diambil pada puncak konflik 2000 lalu.

“Ini sejarah yang disalahartikan. Siapapun yang menulis ini tentunya tidak mengerti sejarah Mindanao yang sesungguhnya.�

Romo Lyson ingin mengubah salah interpretasi itu melalui jemaatnya di Pikit, yang terletak di Cotabato Utara.

“Sampai sekarang hal ini tidak tertulis dalam buku pelajaran. Tapi kami sudah melakukan penelitian, dan kami mengajar warga disini berdasarkan temuan kami. Jadi waktu mereka membacanya mereka bilang, ’saya tidak tahu soal hal itu sebelumnya. Sekarang kami tahu apa yang kami permasalahkan selama ini.’�

Pada 1972, Front Pembebasan Nasional Moro mengangkat senjata, memperjuangkan hak-hak tanah mereka. Pertempuran berdarah itu terjadi selama 30 tahun. Akibatnya ratusan ribu orang tewas dan yang lainnya kehilangan tempat tinggal mereka.

Baru pada 1992, sebuah kesepakatan damai ditandatangi untuk daerah otonomi warga Moro. Kemudian berkembang menjadi wilayah Islam Mindanao atau ARMM di kepulauan Sulu.

Pembentukan wilayah itu bertujuan untuk pembangunan dan penentuan nasib sendiri warga Islam di sana. Namun, semua pihak yakin hal itu gagal total. Bahkan para pemimpin Moro mengatakan mereka ditipu dan Manila tidak memenuhi janjinya.

Di Basilan, Maya Ali, kepala kantor teknologi dan pembangunan lokal menilai gagasan otonomi itu sebuah lelucon.

“Kami masih tergantung dengan pemerintah nasional termasuk dalam anggaran dan sumber daya nasional kami. Masyarakat ARMM tidak mengatur anggarannya sendiri. Kami masih menunggu dana itu dari pemerintah pusat. Tidak ada otonomi di sini.“

Namun, para pengamat indepnden mengatakan, ini kesalahan pemimpin Moro. Pemerintahaan ARMM tidak bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik dan korupsi merajalela. Karena ketidakpuasannya dengan kedua belah pihak, terbentuklah Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Salah satu kam pasukan bersenjata M-I-L-F terletak di pegunungan pinggiran kota Cotabato.

Abdul salah satu dari 12.000 personil pasukan itu mengatakan, mereka mengangkat senjatanya karena agama.

Menurutnya, dia adalah prajurit Islam dan menjalankan perintah Allah.

Sementara itu, MILF menuntut otonomi yang lebih luas. Mereka meminta 1000 desa di Mindanao untuk dimasukkan dalam wilayah Bangsamoro.

Seperti yang diungkap oleh Eid Kabala, juru bicara MILF.

“Kami akan punya kewenangan untuk mengeksploitasi sumber daya nasional. Ini sangat penting. Militer harus meninggalkan wilayah ini. Mereka hanya boleh ditempatkan di luar negara Bangsamoro yang baru. Kami tidak ingin bergabung dengan satuan polisi ataupun militer. Kami akan membuat pasukan keamanan sendiri. “

Dr. Abbas menambahkan, mereka semestinya memperkenalkan semacam hukum Syariat Islam.

“Kalau sistem yang busuk ini masih mengendalikan kami, sulit sekali bagi kami untuk menjalankan sistem kami. Orang Kristen tidak perlu takut. Kalau kami menjalankan hukum Shariah yang benar-benar Islam, mereka tidak perlu takut.�

Namun sebagian komunitas Kristen sudah mulai ketakutan, akibatnya militer mengatakan tidak akan meninggalkan tempat itu. Namun, Romo Lyson khawatir, bila pemerintah tidak memberikan hak-hak itu kepada para pemimpin Islam, malah akan menimbulkan kekerasan.

“Dalam segala solusi pasti ada bibit masalah baru yang akan muncul. Tapi khususnya dalam perpecahan sejarah dalam masyarakat kami, kalau ada kesepatakan perdamaian, belum tentu akan menciptakan perdamaian di tempat ini. Selama warga masih berperang dalam hati mereka masing-masing, nantinya akan terjadi bias, prasangaka buruk, kurangnya kepercayaan dan diskriminasi. Inilah yang akan terjadi di pasar, sekolah dan kantor.“